Penurunan Kemiskinan Lamban

Upaya Pemko Padang menekan ke­mis­kinan belum maksimal. Dari verifikasi data tahun 2011 yang dilaksanakan pada 2012, masih terdapat 19.845 kepala keluarga (KK) atau 101.170 jiwa rumah tangga miskin. Atau sebesar 11,98 persen dari penduduk Padang pada 2011 yang men­capai 844.316 jiwa. Jika di­ban­dingkan data tahun 2008, ter­da­pat 29.661 KK atau 122.000 jiwa warga miskin. Persentasenya 13,90 persen dari jumlah pen­du­duk pada tahun itu, jauh di bawah 800.000 jiwa.
“Perlu dipikirkan lagi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran me­lalui pembangunan ekonomi berbasis masyarakat serta pem­binaan kreativitas serta inovasi teknologi tepat guna,” ujar Sekko Padang, Syafril Basyir, saat Seminar Penanggulangan Ke­mis­kinan Berbasis Kawasan di Padang, di Rocky Hotel, ke­marin.
Pengelompokan warga mis­kin tersebut terdiri dari 10.273 KK, hampir miskin 11.616 KK dan rentan miskin 11.616 KK. Dibanding tahun sebelumnya, terdapat rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 33.505 KK atau 170.813 jiwa.
Program pembangunan ya­ng bertujuan untuk men­gu­rangi masyarakat miskin dalam imp­le­mentasi di lapangan, belum berjalan sesuai potensi, ke­bu­tuhan dan minat rumah tangga miskin yang dituju program. “Program penanggulangan ke­mis­kinan di Kota Padang secara eskplisit belum tertuang dalam skala prioritas pembangunan Kota Padang,” ungkapnya.
Secara nasional terdapat 30,3 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, atau sebesar 12,49 persen dari jumlah penduduk. Namun setiap tahun angka kemiskinan ini berkurang, walau masih banyak daerah di Indonesia yang menjadi kantong kemiskinan, termasuk Sumbar.
Prioritas pembangunan ter­se­but harus diwujudkan dalam program penanggulangan ke­mis­kinan (Pronangkis) yang dilaksanakan oleh 14 satuan kerja perangkat daerah. Pe­nang­gu­langan kemiskinan berbasis kawasan di Kota Padang melalui pendekatan spesifik lokalistik di kawasan perkotaan, pertanian dan pesisir harus digenjot lagi.
Pengamat Ekonomi, Sri Ma­r­yanti menegaskan jika di­lihat dari jumlah penduduk mis­kin­nya, maka kemiskinan di Kota Padang telah menjadi isu yang menyita perhatian. Berdasar data program perlindungan sosial (PPLS) pada 2012 ter­da­pat sebanyak 33.505 rumah tangga miskin.
Sementara menurut data BPS, mencapai 38.120 RTM atau sebesar 22,19 persen. Di mana konsentrasi RTM terbesar terdapat di tiga kecamatan yakni Kototangah, Lubukbegalung dan Kuranji. “Dari data BPS tersebut, artinya ada sekitar 49 persen dari jumlah RTM di Kota Padang. Untuk itu perlu diupa­ya­kan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis kawasan dengan memperhatikan kondisi dan potensi baik secara sosial budaya maupun seara eko­no­mi,” sebut Dosen Unand ter­sebut.
Pengamat sosial, Arlius me­ngungkapkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemis­kin­an yakni memberdayakan wilayah pesisir melalui op­ti­ma­lisasi sumberdaya pesisir. “Jadi sekarang tergantung dari ba­gai­mana pemerintah bisa men­yika­pinya secara arif dan bijaksana,” ung­kap staf pengajar PSP2K Pas­casarjana Bung Hatta ter­sebut.
Pengamat pertanian M­e­lin­da Noer menjelaskan, mak­si­malisasi potensi pertanian juga diyakini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan pere­ko­nomian masyakarat.
“Sekarang tugas dari pe­me­rintah harus memberikan pen­yu­luhan kepada masyarakat, terutama para petani dalam menggali potensi dan mem­berdayakan lahan yang mereka mi­liki untuk peningkatan kesejahteraan hidup,” sebut dosen Fakultas Pertanian Unand tersebut

sumber : http://padangekspres.co.id